Aria Bima : Penghematan di BSN Tak Perlu Dilakukan

27-05-2013 / KOMISI VI

Menyusul pembahasan penghematan anggaran di Badan Standardisasi Nasional (BSN), Wakil Ketua Komisi VI, Aria Bima (F-PDI Perjuangan), menilai, penghematan di BSN tak perlu dilakukan, karena akan banyak mengganggu program strategisnya yang sangat penting. Apalagi keuangan yang dihemat nilainya sangat kecil, hanya sekitar Rp 6 milyar.

“Penghematan di BSN ini tidak perlu dilakukan, selain mengganggu hal yg sangat strategis dalam program BSN, dari sisi keuangan juga sangat kecil sekitar 6 milyar. Saya kira itu yang ada dalam suasana kebatinan rapat pertama terkait dengan penghematan di BSN,” ungkap Aria yang ditemui usai rapat dengar pendapat dengan BSN.

Banyak produk nasional yang harus diproteksi BSN. Dan pembahasan penghematan anggaran oleh BSN ini akan segera dibahas di Panja Komisi VI. Peran BSN sangat strategis dan vital.

Sementara membicarakan peran BSN dalam kawasan perdagangan ASEAN, Aria menjelaskan, tidak ada sistem perdagangan bebas dalam rangka kawasan ekonomi ASEAN ini. Tidak bisa barang-barang keluar-masuk begitu saja. Semuanya perlu pengaturan.

“Dan yang paling efektif adalah pengaturan tentang barang impor untuk masuk ke pasar lokal yang demikian besar ini. Secepatnya kita membuat produk-produk yang punya standar nasional dan kita juga harus mengajarkan untuk sekian industri nasional kita agar sesuai dengan standar yang ada,” imbuh Aria.

Barang-barang yang tidak sesuai standar nasional agar tidak mudah begitu saja keluar-masuk. Sebagai anggota ASEAN, kita harus punya parameter yang jelas bagaimana suatu produk barang benar-benar sudah memenuhi standar. Dan ini juga demi melindungi konsumen. Barang-barang impor yang masuk harus diteliti betul standarnya. (mh)/foto:iwan armanias/parle.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...